Jember Pos – Gedung Putih memberikan peringatan keras kepada Israel pada Selasa (15/10), mendesak negara tersebut untuk menghormati peran Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) yang beroperasi di Lebanon. Seruan ini muncul menyusul permintaan langsung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar pasukan tersebut segera ditarik dari Lebanon, dengan dalih bahwa wilayah tersebut telah menjadi “benteng Hizbullah.”
John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, menegaskan pentingnya peran UNIFIL dalam menjaga perdamaian di wilayah Lebanon. “UNIFIL memainkan peran penting, peran perdamaian, di Lebanon, dan kami menghormati peran tersebut. Kami ingin semua pihak menghormati peran itu, termasuk Israel,” ujar Kirby dalam pernyataannya kepada wartawan.
Permintaan Netanyahu untuk menarik pasukan PBB ini disampaikan melalui pesan video kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Minggu (13/10). Netanyahu menegaskan bahwa pasukan perdamaian PBB harus segera ditarik dari wilayah yang ia sebut sebagai “daerah benteng Hizbullah dan kawasan konflik.” Permintaan ini datang di tengah invasi darat Israel ke wilayah Lebanon.
“Tuan Sekretaris Jenderal, tarik pasukan UNIFIL dari wilayah bahaya. Hal ini harus dilakukan segera, sekarang juga,” desak Netanyahu dalam pesannya.
Ketegangan semakin meningkat setelah terjadi serangkaian serangan terhadap pasukan perdamaian UNIFIL, yang sebagian besar oleh UNIFIL disalahkan pada pasukan Israel. Beberapa anggota pasukan perdamaian terluka saat Israel melancarkan serangan darat ke wilayah Lebanon selatan, yang memicu kecaman internasional.
John Kirby menyatakan bahwa Gedung Putih telah menyampaikan langsung kepada Israel tentang kekhawatiran mereka terkait serangan yang terjadi hampir setiap hari di daerah padat penduduk di Beirut. Meski AS mengakui hak Israel untuk membela diri dari ancaman Hizbullah, Kirby menekankan bahwa operasi militer Israel harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan warga sipil dan pasukan perdamaian PBB.
“Kami memahami bahwa mereka sedang melakukan operasi terarah yang bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah, dan kami mengakui bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan itu,” kata Kirby. “Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab yang setara untuk melakukannya dengan cara yang tidak mengancam nyawa warga sipil, pasukan perdamaian PBB, atau bahkan anggota angkatan bersenjata Lebanon yang juga menjadi korban.”
Pasukan UNIFIL, yang dibentuk pada Maret 1978, bertujuan untuk memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon dan membantu pemerintah Lebanon dalam memulihkan otoritas di wilayah tersebut. Sejak saat itu, mandat UNIFIL telah diperluas, terutama setelah perang Israel-Hizbullah pada 2006, untuk memantau gencatan senjata dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
Mandat UNIFIL terakhir kali diperbarui pada Agustus 2024 oleh Dewan Keamanan PBB, yang menekankan pentingnya peran pasukan perdamaian tersebut di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Namun, permintaan Israel untuk menarik pasukan UNIFIL menunjukkan adanya ketegangan baru terkait keberadaan pasukan perdamaian di wilayah tersebut.
Krisis di Lebanon ini terjadi di tengah meningkatnya kampanye militer Israel di seluruh Lebanon, yang dimulai sejak 23 September 2024. Israel menyatakan bahwa kampanye tersebut bertujuan untuk menargetkan Hizbullah, tetapi serangan udara besar-besaran ini telah menewaskan lebih dari 1.437 orang dan melukai lebih dari 4.123 lainnya. Selain itu, lebih dari 1,34 juta orang terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang terus meningkat.
Kampanye militer ini merupakan bagian dari eskalasi perang lintas perbatasan yang telah berlangsung lebih dari satu tahun antara Israel dan Hizbullah, sejak awal konflik di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Dalam serangan lintas batas tersebut, lebih dari 42.200 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas. Serangan tersebut juga mengakibatkan ratusan orang disandera dan dibawa ke Gaza.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, invasi darat Israel ke Lebanon yang dimulai pada 1 Oktober 2024 menambah ketegangan di wilayah tersebut. Gedung Putih terus mengimbau semua pihak agar memprioritaskan keselamatan warga sipil dan menjaga perdamaian, sambil menegaskan bahwa keberadaan UNIFIL tetap penting untuk menjaga stabilitas di kawasan yang bergejolak ini.
