Jember Pos – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau yang lebih dikenal dengan nama Dave Laksono, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyidikan kasus penyerangan yang dilakukan oleh pihak TNI terhadap warga di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden yang terjadi pada akhir pekan lalu tersebut mengakibatkan seorang warga, Raden Barus (61), meninggal dunia. Menurut Dave, penyidikan terhadap insiden ini harus dilakukan secara terbuka agar seluruh masyarakat dapat mengawasi dan menilai sejauh mana perkembangan kasus tersebut.
“Saya meminta agar proses penyidikan ini dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga semua pihak bisa menilai dan melihat sejauh mana proses ini berlangsung,” ungkap Dave saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11). Ia menekankan bahwa penting untuk memastikan bahwa penyidikan kasus ini tidak disembunyikan atau tertutup, agar publik tetap memiliki kepercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Dave juga menambahkan bahwa terkait dengan motif di balik penyerangan tersebut, semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Sementara kita menunggu hasil penyidikan yang jelas, kita harus menunggu dengan sabar dan memberikan ruang bagi aparat yang berwenang untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada,” katanya. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk anggota TNI, harus diproses secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kita harus memberikan kesempatan bagi aparat untuk menjalankan tugasnya.
Namun, Dave juga mengingatkan agar insiden ini tidak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik tertentu, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. “Saya berharap kejadian ini tidak terus digoreng atau diperkeruh untuk menciptakan tujuan politik tertentu. Kita harus menjaga agar masalah ini tidak disalahgunakan untuk agenda politik menjelang Pilkada,” tegasnya. Dalam konteks ini, Dave berharap semua pihak dapat menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Terkait dengan pengawasan terhadap kasus ini, Komisi I DPR RI berencana untuk mengundang Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dalam waktu dekat. Dave menjelaskan bahwa salah satu agenda dalam pertemuan tersebut adalah membahas insiden penyerangan TNI terhadap warga Deli Serdang ini. Selain itu, akan dibahas juga sejumlah isu penting lainnya terkait dengan kesiapan TNI, termasuk dalam menghadapi Pilkada, serta peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan pendidikan TNI.
“Komisi I akan mengundang Kemhan dan Mabes TNI untuk membahas secara lebih rinci berbagai agenda strategis nasional, termasuk soal penyerangan terhadap warga di Deli Serdang. Ada juga pembahasan tentang kesiapan TNI dalam menghadapi Pilkada, serta peremajaan alutsista dan berbagai hal terkait pendidikan TNI,” ujar Dave.
Ia berharap dengan adanya pertemuan ini, akan ada klarifikasi dan pemahaman yang lebih jelas mengenai insiden tersebut, serta langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, dengan dilibatkannya Kemhan dan Mabes TNI, diharapkan akan tercipta solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa mengorbankan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang terlibat.
Dalam kasus ini, Dave Laksono menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan kedisiplinan TNI, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat militer sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. “Kita berharap aparat penegak hukum, dalam hal ini TNI, dapat segera memberikan penjelasan yang jelas mengenai kejadian ini, dan kalau memang ada kesalahan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
